Kantamedia.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen. Suku bunga Deposit Facility juga tetap pada level 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility ada di 6,50 persen.
“Rapat Dewan Gubernur BI pada 15 sampai 16 Februari memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 5,75 persen,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (16/2/2023).
Keputusan ini menurut Perry Warjiyo, tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
Bank Indonesia meyakini, penetapan suku bunga acuan 5,75 persen ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester I 2023. Sehingga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester II 2023.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar.
Untuk diketahui, pada Januari 2023 lalu, Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan, atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 0,25 basis poin (bps), dari sebelumnya 5,50 persen menjadi 5,75 persen.
Kenaikan ini dilakukan seiring dengan kebijakan bank sentral negara-negara maju seperti Amerika Serikat (The Fed) hingga di Uni Eropa, yang diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun ini.
“Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/1/2023).
Perry memproyeksikan, tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tersebut, meskipun tetap di level tinggi. “Seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan global, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, dan masih ketatnya pasar tenaga kerja, terutama di Amerika Serikat dan Eropa,” imbuhnya. (*)
