Palangka Raya, Kantamedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat bahwa Kalteng mengalami deflasi sebesar 0,46 persen secara month-to-month (m-to-m) pada Februari 2025. Data ini disampaikan dalam Konferensi Pers Berita Resmi Statistik yang digelar di Ruang Rapat Vicon BPS Kalteng, Senin (3/2/2025).
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa secara year-on-year (y-on-y) terjadi inflasi sebesar 0,28 persen, sementara secara year-to-date (y-to-d) terjadi deflasi sebesar 1,00 persen.
“Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil dalam deflasi bulanan di antaranya tarif listrik sebesar 0,38 persen, daging ayam ras sebesar 0,24 persen, bawang merah sebesar 0,07 persen, serta cabai rawit dan tomat masing-masing sebesar 0,03 persen,” ujar Agnes.
Namun, meskipun terjadi deflasi, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga atau inflasi. Di antaranya, emas perhiasan memberikan andil sebesar 0,06 persen, sementara kangkung, Sigaret Kretek Mesin (SKM), beras, dan bensin masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,03 persen.
Pemprov Kalteng Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan
Sementara itu, Plh. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng, Fanny Kartika Octavianti, yang hadir mewakili Plt. Sekda Kalteng, menegaskan bahwa pihaknya tetap mewaspadai potensi kenaikan harga, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Alhamdulillah, harga bahan pokok masih stabil. Namun, jajaran Pemprov Kalteng juga tetap mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan harga, terutama untuk daging ayam ras, menjelang bulan Ramadan. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau selama periode tersebut, yang biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan,” jelas Fanny.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor cuaca atau kendala pasokan. Oleh karena itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pemantauan untuk memastikan kestabilan harga di pasar.
Dengan adanya langkah antisipatif dari pemerintah, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan. (Mhu)
