PALANGKA RAYA, Kantamedia.com – Dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) LT. II Kantor Gubernur Kalteng, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, Selasa (23/4/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dimata dunia.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, penurunan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) terjadi sampai 5 peringkat.
“Angka CPI masih sama 34 tetapi untuk peringkat turun dari peringkat 110 pada 2022 menjadi 115 pada 2023,” tuturnya saat rakor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan kabupaten kota.
Bahtiar Ujang Purnama menekankan beberapa hal terkait tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan korupsi diantaranya kurang kuatnya komitmen pemberantasan korupsi.
“Dari data penanganan perkara korupsi, area yang masih memiliki risiko tinggi adalah pengadaan barang dan jasa, tingginya praktik suap/ gratifikasi,” ungkapnya.
Selain itu pemerasan pada pelaksanaan pelayanan publik serta lemahnya pengawasan internal terutama dari sisi anggaran, sumber daya manusia, dan independensi.
Ia juga menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi ini menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis.
Bahtiar menegaskan survei indeks persepsi korupsi tidak dilakukan oleh KPK RI namun dilakukan oleh Transparansi Internasional.
Data hasil 8 indikator komposit pada CPI 2023 mencatat satu sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 3 poin.
Bahkan jika ditarik lebih jauh maka terjadi penurunan PRS sebesar 16 poin dalam dua tahun terakhir. (Mhu)
