Palangka Raya, Kantamedia.com – Bertempat di Gedung Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng menggelar Pengukuhan Kepala OJK Kalteng yang baru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Keuangan Konsumen sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Friderica Widyasari Dewi mengukuhkan Primandanu Febriyan Aziz sebagi Kepala OJK Prov Kalteng.
Pengukuhan tersebut turut disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kalteng Sri Suwanto. Dalam sambutanya itu Sri Suwanto mengatakan, bahwa Pemprov Kalteng memberikan apresiasi kepada Otto Fitriandy atas kontribusi, pengabdian, dan kerja sama yang sangat baik selama kurang lebih 4,5 tahun menjabat Kepala OJK Prov Kalteng.
“Selanjutnya, saya ucapkan selamat bertugas Bapak Primandanu Febriyan Aziz yang hari ini dikukuhkan selaku Kepala OJK di Provinsi Kalimantan Tengah, Dan segera menyesuaikan diri Untuk bekerja ditempat yang baru,” ujarnya, Kamis, (13/06/2024).
Ia menyebut, OJK selama ini memiliki peran yang besar terhadap pembangunan di Kalteng, khususnya dalam menjaga stabilitas sektor layanan jasa keuangan, serta memberikan edukasi, literasi, dan pelindungan atas kepentingan konsumen dan masyarakat Kalteng.
“Ke depan, diharapkan OJK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya, dalam upaya memperkuat perekonomian daerah untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Keuangan Konsumen sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK RI Friderica Widyasari Dewi mengatakan, bahwa ia mengapresiasi terbentuknya TPAKD di Provinsi Kalteng.
“TPAKD merupakan suatu sarana yang sangat baik dan Kalteng adalah Provinsi pertama di Kalimantan yang seluruh Kabupaten/Kotanya sudah terbentuk TPAKD,” ucapnya.
Dia menambahkan, OJK Kalteng tentunya akan terus Bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan menghadirkan kemudahan akses dan transaksi keuangan yang aman, serta mengembangkan klaster-klaster ekonomi baru yang berbasis kerakyatan dan UMKM. (Mhu)
