Kantamedia.com, Palangka Raya – Pelantikan penjabat (Pj) bupati untuk dua kabupaten di Kalteng yakni Kabupaten Barito Selatan (Barsel), dan Kotawaringin Barat (Kobar), ditunda. Ditundanya pelantikan ini lantaran adanya aksi dari Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D), yang menolak apabila Pj bupati daerah di Bumi Tambun Bungai bukan merupakan putra daerah.
Pelantikan yang seyogyanya dilaksanakan di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Senin (22/5/2023) pukul 15.00 WIB itu ditunda karena aksi massa di depan kantor gubernur. Saat itu, terdapat sekitar 15 masyarakat yang melakukan penolakan pelantikan Deddy Winarwan sebagai Pj bupati Barsel, dan Budi Santosa sebagai Pj bupati Kobar. Dalam orasinya beberapa koordinator MP3D menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penunjukkan Pj tersebut.
Sekda Nuryakin mengatakan, gubernur dan wakil gubernur (wagub), merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, serta tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, lanjut dia, gubernur memperhatikan kearifan lokal karena terdapat protes masyarakat Dayak yang disampaikan MP3D. Gubernur tidak ingin ada penolakan SK dimaksud, karena tanggal 23 Mei 2023 adalah Hari Jadi ke-66 Provinsi Kalteng.
Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barsel Edy Purwato ditunjuk sebagai Plh bupati di Barsel dan Plh Sekda Kobar Juni Gultom ditunjuk sebagai Plh bupati Kobar. “Apabila gubernur menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, maka pelantikan Pj bupati Barsel dan Pj bupati Kobar beserta ketua TP PKK akan dilakukan,” pungkasnya dalam konfrensi pers didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F Dirun serta Kepala Dsikominfosantik Kalteng Agus Siswadi, di AJT, Senin (22/5/2023).
Sementara itu, Selasa (23/5/2023), kembali digelar aksi penolakan oleh MP3D. Massa aksi melakukan penolakan dengan orasi dan membawa spanduk yang bertuliskan “Batalkan Pj Bupati Barsel-Kobar”, “Ada apa dengan Kalteng?????”, “Otonomi daerah diabaikan”, “Mendagri Anda sehat?”, dan “Tolak droping pusat”.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 di depan Kantor Gubernur Kalteng. Salah seorang perwakilan MP3D, Adi menyampaikan penolakanan terhadap Pj bupati Barsel daan Kobar hasil usulan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bukan berasal dari putera daerah Kalteng.
Massa aksi meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk mengganti Pj bupati dimaksud dengan putra daerah sesuai usulan gubernur Kalteng, dengan mengutamakan kearifan lokal dengan rasa berkeadilan dan semangat otonomi daerah.
“Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengakomodir dan mengusulkan calon penjabat bupati atau wali kota dengan mengutamakan dia yang berasal putra daerah Kalteng,” pungkas dia. (hni/ami)
