Kantamedia.com – Korupsi adalah masalah besar yang dialami oleh banyak negara, termasuk Georgia. Dulu, negara kecil di Eropa Timur ini terkenal dengan pejabat yang suka menerima suap, polisi yang korup, dan layanan publik yang ribet.
Namun, dalam waktu singkat, negara yang merdeka dari Uni Soviet pada 9 April 1991 itu berhasil membersihkan sistemnya dan hampir menghapus korupsi.
Semuanya berubah setelah Revolusi Mawar pada 2003, yang menggulingkan pemerintah lama dan membawa Mikheil Saakashvili menjadi presiden. Ia langsung melakukan reformasi besar-besaran untuk membersihkan korupsi di negaranya.
Bank Dunia melaporkan cara Georgia melawan korupsi dalam buku Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms (2012).
Kondisi Georgia sebelum Reformasi
Sebelum tahun 2003, kehidupan di Georgia penuh dengan korupsi. Mau buat SIM? Harus bayar suap. Mau urus listrik? Bayar. Bahkan, polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru sering meminta uang kepada masyarakat.
Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, ekonomi jalan di tempat, dan investor asing enggan datang ke Georgia.
Dalam laporan Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms mengungkapkan, korupsi dan kejahatan merajalela di Georgia sejak 1991-2003.
Pada 2003, korupsi bahkan ada di hampir setiap aspek kehidupan negara tersebut. Tindak korupsi yang paling terlihat dilakukan polisi lalu lintas.
Para polisi yang sebagian besar berbadan gemuk, akan memakai seragam dan membawa tongkat kayu untuk memeras pengendara yang berada di jalanan. Mereka bahkan meminta uang dari pejalan kaki.
Korupsi juga ada di layanan pemerintah. Warga harus membayar untuk mendapatkan paspor, mendaftarkan properti, memulai bisnis, membangun rumah, masuk ke universitas negeri, serta mendapatkan surat izin mengemudi dan lulus pemeriksaan kendaraan.
Sementara restoran menyuap polisi agar tidak menutup perusahaan yang menyalahi standar sanitasi. Polisi juga melakukan korupsi dalam administrasi pajak.
Tak hanya polisi, banyak pejabat pemerintah yang korup memperkaya diri selama bertahun-tahun. Mereka bahkan membantu geng kriminal untuk membuat sambungan listrik ilegal, mecuri, memeras, serta merampas dan menyelundupkan mobil.
Badan kehakiman dan jaksa di Georgia juga korup. Mereka rutin mengarang tuduhan sebagai sumber suap untuk menambah pendapatan atau meminta biaya untuk penyelidikan yang sah.
Korupsi pejabat Georgia begitu meluas sehingga memengaruhi investasi asing. Para investor menjadi ragu berinvestasi untuk proyek strategis negara tersebut. Undang-undang kebijakan pajak yang tidak jelas semakin mengurangi investasi asing.
Penduduk Georgia marah karena korupsi merajalela, kejahatan terus terjadi, dan layanan publik tak berfungsi. Mereka pun berdemonstrasi setiap hari selama pemilihan parlemen. Tindakan ini membuat Presiden Georgia pada 2003, Eduard Shevardnadze mengundurkan diri.
Mantan menteri kehakiman Mikhail Saakashvili akhirnya terpilih sebagai presiden baru Georgia pada 4 Januari 2004. Politisi oposisi itu dikenal berusaha melawan pemerintah korup. Dia berjanji akan memperkenalkan Undang-Undang Antikorupsi yang ketat dan melakukan investigasi pemberantasan korupsi tingkat tinggi.
“Kita harus membasmi korupsi. Bagi saya, setiap pejabat yang korup adalah pengkhianat yang mengkhianati kepentingan nasional,” tegas Saakashvili dalam pidato resminya.
Langkah Pembersihan Korupsi di Gergia
Pemerintah baru Georgia segera melakukan tindakan pemberantas korupsi dan kejahatan untuk mengembalikan kredibilitasnya. Berikut beberapa hal yang dilakukan:
1. Pemecatan Massal Polisi Korup
Dalam semalam, dilakukan pemecatan massal terhadap polisi-polisi yang korup dan membuka rekrutmen untuk mencari petugas baru.
Lebih dari 30.000 polisi lalu lintas dipecat karena terlibat korupsi. Mereka diganti dengan polisi baru yang dilatih dengan standar lebih ketat dan diberi gaji lebih tinggi agar tidak tergoda menerima suap.
Petugas yang direkrut berasal dari universitas dan program hukum. Para polisi akan mendapatkan pelatihan dan masa percobaan enam bulan. Mereka juga melakukan kampanye untuk memperbaiki citra kepolisian.
Pemerintah juga memperkenalkan saluran telepon darurat 24 jam yang memungkinkan warga melaporkan polisi yang melakukan suap. CCTV juga dipasang di sepanjang jalan raya untuk merekam bukti pelanggaran oleh polisi dan warga.
Pencegahan korupsi oleh polisi dilakukan pula dengan meningkatkan gaji mereka dan merenovasi gedung-gedung kepolisian. Sistem pelayanan oleh polisi pun diberbaiki.
2. Penangkapan Massal Pejabat Korup
Sebelum reformasi, banyak lembaga pemerintahan di Georgia terkenal sebagai sarang korupsi. Hampir setiap urusan yang berhubungan dengan birokrasi memerlukan suap.
Mau urus izin usaha? bayar. Mau melewati bea cukai? bayar lagi. Bahkan, ada pejabat yang menjadikan posisinya sebagai mesin uang pribadi.
Di banyak kantor pemerintahan, hampir semua urusan membutuhkan suap, menghambat ekonomi karena warga dan investor harus membayar lebih untuk layanan yang seharusnya murah atau gratis.
Pemerintah kemudian melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para bos kejahatan terkenal serta pejabat pemerintah dan pengusaha yang diduga melakukan korupsi.
Pemerintah juga meningkatkan layanan publik, seperti memberikan aliran listrik sepanjang waktu dan memberantas praktik korupsi di perguruan tinggi. Sistem penguatan pemungutan pajak, bea cukai, peraturan bisnis, pendaftaran publik, ujian pendidikan tinggi, serta pemerintahan daerah menjadi hal-hal yang diperbaiki pemerintah.
Pemerintah juga menerapkan deregulasi bisnis serta desentralisasi layanan kota sebagai langkah reformasi antikorupsi.
Kondisi Georgia Pascareformasi
Upaya antikorupsi yang dilakukan pemerintah Georgia pun langsung menampakkan hasil dalam waktu relatif singkat, membuat kondisi negara tersebut membaik sejak 2004.
Georgia berubah drastis. Kini, negara ini dikenal sebagai salah satu yang paling bersih dari korupsi di dunia.
- Tingkat korupsi di Georgia menurun drastis.
- Ekonomi berkembang pesat.
- Layanan publik jadi lebih cepat dan bebas pungli.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
Bahkan, Bank Dunia dan Transparency International memuji Georgia sebagai contoh sukses dalam pemberantasan korupsi yang cepat dan efektif.
Pemerintah Georgia berhasil menghilangkan banyak lembaga korup, mengadili penjahat dan pejabat atas tuduhan penggelapan pajak, korupsi, dan kriminalitas, serta membangun lembaga publik baru yang lebih baik.
Meskipun lembaga pelayanan publik butuh waktu lama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pengelolaan negara yang aktif membantu proses reformasi antikorupsi di Georgia.
Georgia menjadi negara ke-53 yang paling tidak korup dari 180 negara kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah, menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan Transparency International.
Posisi ini menunjukkan Georgia berhasil menjadi contoh keberhasilan reformasi antikorupsi. Selama 15 tahun terakhir, Georgia mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi korupsi.
Untuk menghindari terjadinya kemunduran pencapaian antikorupsi, pemerintah setiap negara termasuk Georgia perlu melakukan langkah-langkah yang memastikan lembaga negara beroperasi efektif, terutama parlemen dan sistem peradilan.
Apakah negara lain bisa mengikuti langkah Georgia? Jawabannya tergantung pada keseriusan pemerintah dan dukungan masyarakat dalam memerangi korupsi. (*)
