Kantamedia.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan menjadi ketua bersama sebuah konferensi tentang pembentukan negara Palestina. Konferensi tersebut akan digelar pada bulan Juni mendatang.
“Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama sebuah konferensi untuk kedua negara tersebut pada bulan Juni tahun depan,” kata Macron, mengacu pada Israel dan Palestina.
“Dalam beberapa bulan mendatang, bersama-sama kami akan memperbanyak dan menggabungkan inisiatif diplomatik kami untuk membawa semua orang di sepanjang jalan ini,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).
Menanggapi pertanyaan tentang apakah Prancis akan mengakui negara Palestina, presiden Prancis itu mengatakan dia akan melakukannya “pada saat yang tepat”, dan pada saat “ketika hal itu memicu gerakan pengakuan timbal balik.”
“Kami ingin melibatkan beberapa mitra dan sekutu lainnya, baik Eropa maupun non-Eropa, yang siap untuk bergerak ke arah ini tetapi yang menunggu Prancis” ujar Macron.
Macron menjelaskan bahwa ada tujuan simultan untuk “memicu gerakan pengakuan yang mendukung Israel,” yang menurutnya dapat “memberikan jawaban dalam hal keamanan bagi Israel dan meyakinkan orang-orang bahwa solusi dua negara adalah solusi yang relevan bagi Israel.”
Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki dan mendorong pembentukan negara Palestina. Majelis Umum PBB juga sepakat untuk menyelenggarakan konferensi internasional pada bulan Juni tahun mendatang untuk mencoba memulai solusi dua negara.
Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada hari Selasa (3/12) waktu setempat dengan suara 157 negara setuju dan 8 menolak, serta 7 abstain, Majelis menyatakan “dukungan yang tak tergoyahkan, sesuai dengan hukum internasional, untuk solusi dua negara Israel dan Palestina.” Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara negara-negara yang menolak resolusi ini.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/12/2024), Majelis mengatakan kedua negara harus “hidup berdampingan dalam damai dan aman di dalam perbatasan yang diakui, berdasarkan perbatasan pra-1967.”
Majelis tersebut menyerukan pertemuan internasional tingkat tinggi di New York pada bulan Juni 2025, yang akan diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menghidupkan kembali upaya diplomatik guna mewujudkan solusi dua negara.
Majelis tersebut menyerukan “terwujudnya hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk negara merdeka mereka.”
Diketahui bahwa PBB menganggap Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza diduduki secara tidak sah oleh Israel. (*)
