Kantamedia.com, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Acara penyerahan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022) dan diikuti secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
Pada kesempatan itu, Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 kementerian/lembaga (K/L).
Setelah itu juga diserahkan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada Gubernur seluruh Indonesia secara virtual.
Dalam arahannya, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.
“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Presiden juga kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.
“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” ujar Menkeu.
Menkeu mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.
Menkeu menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara baik di pusat dan daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” pungkas Sri Mulyani.
Turut hadir mendampingi Gubernur Kalteng, di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi, Kepala Bappedalitbang Kalteng Kaspinor, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. (jnp)
