Pulang Pisau, kantamedia.com – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (1/9/2023). Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu.
Peninjauan ini dilakukan di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Rombongan Komisi IV DPR dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat, beserta 17 orang anggota lainnya.
“Kedatangan kami kesini untuk melihat langsung kondisi terkini. Ini untuk menentukan program ini bermanfaat atau tidak, layak dilanjutkan atau tidak, layak diberi bantuan dari pusat atau tidak,” ujar Djarot Saiful.
Hasilnya menurut Jarot, program ini sangat layak untuk dilanjutkan, dan pihaknya tentu akan mengupayakan anggaran bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2024 nanti. Meskipun demikian, Jarot menilai masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase.
Hadir juga dalam rombongan ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Kadis TPHP Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti, Kepala OPD lainnya serta Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang dan beberapa perwakilan K/L lainnya yang terkait seperti dari BRGM, Bapanas, dll.
Rombongan Komisi IV mengajak beberapa petani setempat untuk berdialog secara langsung, dan meminta untuk jujur mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terkait manfaat, kendala dan harapan petani.
“Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung, juga dari kepala daerah baik dari Gubernur Kalteng yang diwakili Wagub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau, bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani,” katanya.
Sementara, Bambang Purwanto anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, turut berharap food estate ini menjadi salah satu solusi di Indonesia terkait merosotnya luasan lahan sawah, khususnya di Jawa yang umumnya banyak terkonversi menjadi perumahan dan untuk pabrik maupun fasilitas umum seperti jalan tol, sehingga perlu perluasan lahan baru untuk pertanian di luar pulau Jawa.
“Dan kebetulan di Kalimantan Tengah ada, kemudian ada petaninya dan semuanya siap. hanya saja masih terdapat hal-hal yg harus dibenahi walaupun hasil sudah bagus masih ada kekurangan, ada kelemahan yaitu infrastruktur pengairannya belum semuanya terpasang dengan baik sehingga ini juga akan mengganggu,” ujar Bambang.
Bambang mendapatkan informasi petani adanya kendala sumber air dari irigasi primer dan sekunder, dimana hal ini merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Dirinya mengatakan bersama Komisi IV siap untuk mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan hal ini.
“Secara umum program Food Estate ini sudah dalam on the track atau sudah bagus sehingga layak dilanjutkan. Hanya saja perlu dilakukan evaluasi kendala-kendala program ini, yang antara lain kami menyoroti terkait fasilitasi pengairan/irigasi/drainase yang harus juga segera dibenahi untuk bisa berproduksi maksimal seperti di Jawa,” kata Bambang.
