Kantamedia.com, Palangka Raya – Akibat bentrok antara masyarakat dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di wilayah PT HMBP hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainya mengalami luka-luka.
Kejadian tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid, dia menyebut tragedi yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan beberapa hari lalu, harus jadi perhatian dari pemerintah Setempat.
Dia menyoroti adanya klaim masing-masing pihak yang menganggap bahwa semuanya sudah sesuai aturan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lain-lain.
“Semua pihak mengklaim apa yang sudah dilakukan sudah benar sesuai aturan ataupun SOP. Nah, yang jadi masalah yaitu klaim ini sebagai pembelaan diri,” ucapnya, Senin (09/10/2023).
Menurut Rasyid, secara logika jika semua masing-masing menganggap benar maka sebagai contoh maling saja pasti akan melakukan pembelaan kebenaran meski hal itu salah.
“Sudah jadi alasan klasik bahwa di TKP ditemukan barang bukti bermacam-macam sebagai salah satu alat pembenaran. Tidak ada satupun yg bicara soal solusi terutama pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan, apabila memang dari awal ada upaya penyelesaian oleh semua pihak dan diberikan ruang oleh pemerintah dengan cara duduk bersama maka konflik pun tidak akan terjadi.
Seperti diberitakan, warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, bernama Gijik, tewas setelah dadanya berlubang terkena tembakan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.
Tewasnya Gijik ini terjadi saat ratusan warga Desa Bangkal melakukan aksi damai di perkebunan sawit PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP), menuntut realisasi plasma sawit, pada Sabtu (7/10/2023) siang. (Mhu*)
