Palangka Raya, kantamedia.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering mengungkapkan, sejumlah KPU kabupaten mengeluhkan sharing anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai minim.
Keluhan itu menurut Freddy diketahui setelah pihaknya melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten untuk mengkoordinasikan dana Pilkada Serentak 2024.
“Dari hasil kunjungan tersebut, persoalan yang mengemuka dan menjadi keluhan, yaitu permasalahan anggaran yang dianggap terlampau minim,” ujarnya, Jumat (19/5/2023).
Padalah lanjut dia, salah satu faktor dalam menyukseskan jalannya proses persiapan Pilkada Serentak adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dimana dana yang dialokasikan, baik dari APBN maupun APBD tersebut juga harus terdistribusi merata sesuai dengan keperluan penyelenggaraan pilkada dari tingkat pusat hingga kabupaten.
Ia mengatakan, untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng saat ini sedang mematangkan anggaran sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan KPU, Bawaslu maupun instansi keamanan.
“Memang anggarannya yang cukup besar dan agar tidak membebani APBD, maka diputuskan penganggarannya dilakukan dalam dua tahun anggaran yaitu 2023 dan 2024,” ucapnya.
Menurut politikus PDIP ini, permasalahan yang muncul saat ini dana sharing Pemprov untuk pembiayaan Pilkada yang terlampau minim, karena anggaran yang ada hanya untuk honor petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Idealnya, kata Freddy, KPU Kalteng juga ikut sharing honor semua petugas badan ad hoc, termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dia menyontohkan seperti sharing anggaran yang dilakukan Provinsi Jawa Timur, dimana KPU Provinsi 40 persen dan KPU Kabupaten dan Kota setempat 60 persen.
“Nanti kami akan mengoordinasikan dengan KPU Kalteng maupun dengan pemerintah provinsi, sekaligus menyampaikan keluhan ini,” pungkasnya. (*/jnp)
