Kantamedia.com, Palangka Raya – Pemprov Kalteng meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara 9 kali berturut-turut. Hal ini dipastikan saat Ketua DPRD Kalteng H Wiyatno memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 DPRD Kalteng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kalteng Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (30/5/2023).
Wiyatno mengungkapkan, opini terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Kalteng ini merupakan bukti bahwa Pemprov Kalteng dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur beserta seluruh perangkatnya telah bekerja secara optimal menjadikan Kalteng sebagai provinsi bertata kelola pemerintahan baik (good governance).
Meskipun, kata dia, hasil audit mendapat predikat WTP, namun sudah pasti masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kinerja.
“DPRD Kalteng sebagi unsur penyelenggara dan mitra kerja pemda berharap agar pemda secara serius melakukan pembenahan, perbaikan dan tindaklanjut berbagai catatan rekomendasi BPK RI sebagaimana berita acara LHP, sehingga tercapai hasil capaian atau perbaikan yang terukur, baik LHP 2022 dan tahun sebelumnya,” ungkap dia.
Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD Kalteng akan segera menindaklanjuti catatan LHP Anggaran Tahun 2022 ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK atas selesainya pemeriksaan, dan penyusunan LHP ini. (ami)
