Palangka Raya, kantamedia.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Purman Jaya mengharapkan Pemerintah dapat segera merealisasikan wacana pengerukan daerah aliran sungai (DAS) Barito. Karena hal itu dinilai akan memberikan dampak positif sangat besar bagi daerah.
Menurutnya, pengerukan sungai Barito akan berdampak positif bagi daerah, terutama dalam aspek transportasi untuk mendukung kelancaran angkutan barang dan jasa, sehingga mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi di pelabuhan bongkar muat barang.
“Kami sangat mendukung wacana pengerukan ini. Bahkan kalau bisa, kami harapkan bisa direalisasikan di tahun 2023 ini. Sebab dengan adanya pengerukan aliran Sungai Barito, maka geliat ekspor akan meningkat, karena kapal besar bisa masuk ke Kalteng. Di lain pihak, pemerintah pun bisa memaksimalkan pajak dan retribusinya untuk PAD,” kata Purman Jaya.
Selama ini, lanjut Purman Jaya, optimalisasi PAD dari pemanfaatan DAS Barito tidak bisa maksimal. Salah satunya dari sektor pelabuhan, baik untuk pemanfaatan barang dan jasa. Pasalnya, sebagian besar kapal besar pengangkut sumber daya alam (SDA) Kalteng, seperti batubara itu melakukan bongkar muat di pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Makanya wacana ini perlu segera direalisasikan, karena memang potensi pelabuhan sungai dan laut di Kalteng belum tergarap dengan maksimal. Ini tentu memerlukan perhatian dan dukungan dari Pemerintah, termasuk pula infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya,” ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pengerukan DAS Barito tidak hanya menjadi upaya untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah. Tetapi juga dalam rangka mengurangi risiko bencana, khususnya banjir, serta meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan dari bencana di wilayah DAS Barito.
“Pada dasarnya, pengerukan di aliran Sungai Barito khususnya di titik yang mengalami pendangkalan memang harus dilakukan, supaya mengurangi dampak terjadinya banjir dan debit air yang besar dapat ditampung dengan baik. Dalam pelaksanaanya, saya pikir perusahaan daerah maupun pihak ketiga bisa dilibatkan,” pungkasnya. (*/jnp)
