Kantamedia.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan lebih dari 50 juta peserta JKN saat ini dalam status tidak aktif. Dari jumlah tersebut, lebih dari 17 juta peserta menunggak iuran, sehingga tidak bisa dilayani program JKN.
Mayoritas peserta yang menunggak berasal dari segmen peserta bukan penerima upah (PBPU), yakni sebanyak 14,8 juta jiwa. Selain itu, ada juga peserta PBI yang dinonaktifkan akibat kebijakan dari Kementerian Sosial.
Data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per 30 September 2024 mencatat kepesertaan nonaktif mencapai 56,4 juta jiwa atau 20,63 persen dari total peserta. Angka ini mengalami kenaikan 2,68 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023.
Ali Ghufron Mukti juga menyentil kelompok peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang tak mau membayar iuran BPJS. Padahal, dia mengatakan, peserta rela mengeluarkan biaya hingga Rp500.000 ribu per bulan untuk membeli rokok.
“Yang agak sulit memang peserta PBPU atau bukan penerima upah, upahnya enggak dapat nih, itu paling sulit karena tekanan ekonomi dan segala macam, sehingga enggak ada kesadarannya. Tapi, kalau beli rokok mampu, Rp500.000 sebulan mampu,” ujar Ali saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
“Biaya iuran tak sampai sepersepuluhnya pembelian rokok. Bahkan, misalnya saja jika kelas 3 BPJS kesehatan membayar Rp42.000 ditambah subsidi sebesar Rp7.000 maka biayanya menjadi Rp35.000 perbulan,” imbuhnya.
Ali juga memastikan BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Bahkan, BPJS mampu mencairkan kurang dari 15 hari sejak diajukan klaim biaya rumah sakit.
“BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari kami jamin jangan dibandingkan dengan swasta loh ya,” ucapnya dia.
Ali juga mengatakan bahwa BPJS saat ini dalam keadaan sehat. Alasannya, BPJS memiliki dana sebesar Rp49,5 triliun.
“BPJS saat ini ya saya ngomong adalah sehat, kenapa sehat? karena kita punya uang sekitar Rp49,5 triliun itu aset neto atau dengan kata lain kita bisa membayar 3-4 bulan klaim bukan 1,5 bulan,” tutur dia.
Layanan Jauh dari Optimal
Sementara itu, pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar menyoroti permasalahan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih jauh dari optimal.
Ia menegaskan sebelum mengeluhkan jutaan peserta yang menunggak iuran, BPJS Kesehatan seharusnya berbenah diri dalam hal pelayanan.
Menurut Timboel, dilansir dari laman Inilah.com, banyak peserta BPJS yang enggan membayar iuran bukan karena tidak mampu, melainkan karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Seharusnya, BPJS bisa memastikan layanan kesehatan berjalan lancar di semua tingkatan kepesertaan.
“Antrean di rumah sakit tidak boleh panjang, pasien tidak boleh dipulangkan sebelum benar-benar layak, dan layanan BPJS di rumah sakit harus tersedia 24 jam. Jangan hanya meninggalkan nomor HP kalau sudah malam atau akhir pekan,” kata Timboel, Kamis (13/2/2025).
Pelayanan semberono kata Timboel tentu menjadi faktor lain yang membuat peserta malas membayar iuran.
Contohnya saja, ketika ketersediaan kamar perawatan kerap menjadi kendala bagi peserta BPJS. Ia mengungkapkan, tak sedikit rumah sakit yang sering beralasan kamar penuh dan memaksa pasien untuk turun kelas.
“Kamar penuh, Pak. Kelas 1 habis, jadi Bapak harus pindah ke kelas 3,” kata Timboel menirukan keluhan pasien yang sering terjadi di rumah sakit.
Lebih jauh Timboel menambahkan, BPJS harus memastikan peserta mendapatkan hak sesuai kelas yang mereka bayar. Jika layanan masih berantakan, wajar jika peserta kehilangan kepercayaan, hingga berujung pada penunggakan iuran.
“Masalah ini berkaitan dengan willingness to pay (kemauan menbayar). Kalau peserta puas dengan layanan BPJS, mereka pasti mau membayar iuran tepat waktu. Tapi kalau mereka merasa dirugikan, misalnya harus membayar biaya sendiri karena kamar penuh, mereka akan berpikir ulang untuk tetap menjadi peserta aktif,” tegasnya. (*)
