Kantamedia.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terindikasi korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Laporan Erick Thohir ini diterima langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Selasa (3/9/2023).
Laporan tersebut merupakan hasil kerja sama ‘Bersih-Bersih BUMN’ yang telah diteken antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), usai kasus megakorupsi danpen Jiwasraya dan Asabri terbongkar sebelumnya.
“Karena, tetap ada kecurigaan dana pensiun yang dikelola BUMN pun ada indikasi yang sama (seperti kasus Asabri dan Jiwasraya). Maka saya bersama pak Jaksa Agung membentuk tim untuk mengkaji ulang dana tersebut,” kata Erick saat jumpa pers, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023).
Menurut dia, pengkajian dana dilakukan berdasarkan perhitungan dan hasil audit BPKP dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN. Hasilnya, 70 persen atau 34 dana pensiun di antaranya, diduga alami kesalahan.
Lalu, dari 34 tadi, ada empat perusahaan yang diduga ada indikasi korupsi atau fraud. Perusahaan tersebut adalah Perhutani, PTPN, Angkasa Pura I dan Id Food. Keempat perusahaan inilah yang dilaporkan Erick ke Kejagung.
“Karena itu awalnya kita lakukan 4 dana pensiun. Ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1, RNI atau ID Food,” kata Erick.
Negara Rugi Rp 300 miliar
“Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara mencapai Rp 300 miliar tapi berpotensi lebih. Saya kecewa saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, itu (diduga) dirampok oleh oknum-oknum yang biadab,” tutur Erick Thohir.
“Pak Jaksa Agung punya komitmen, Pak Jaksa Agung akan menyikat oknum-oknum yang merugikan para pensiun yang mana masa tua mereka yang seharusnya cerah menjadi sirna,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pihaknya telah menerima laporan empat tersebut. Guna setelahnya dilakukan penyelidikan terkait dugaan indikasi fraud atau korupsi pengelolaan dana pensiun.
“Ini kan baru hari ini diserahkan, dan tentunya beri kami kesempatan untuk mempelajari tentu perlu kami dalami dulu,” kata Burhanuddin.
Sementara terkait indikasi kerugian negara, kata Burhanuddin, masih ada kemungkinan bertambah. Karena proses penyelidikan masih akan dilakukan termasuk proses audit bersama BPKP terkait kerugian negara.
“Tadi disampaikan 300 itu kan indikasi awal yang dari hasil pemeriksaan,” jelasnya. (*/jnp)
