Kantamedia.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan, akan ada sanksi yang diterima lima kader NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Namun sanksi tersebut, akan diserahkan terhadap badan otonom (banom) dari masing-masing dari mereka.
“Soal sanksi kita serahkan (ke badan otonom) nanti jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk dalam soal keterlibatan LPWNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci,” kata Gus Yahya di dalam konferensi pers di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).
Gus Yahya memastikan, pihaknya telah mengkonfirmasi kader NU yang bertemu Presiden Israel melalui pengurus banom. Hasilnya, tidak ada penugasan apa pun di bawah PBNU terkait keberangkatannya ke Israel.
“Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personelnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan,” kata Gus Yahya.
Maka dari itu, Gus Yahya menyesalkan, tindakan kelima anggota NU yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan lawatan internasional. Apalagi agenda yang dilakukan adalah bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
“Saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun ini anak-anak NU, saya sebetulnya kasihan, kok nggak nanya dulu, ngomong dulu, gitu ya,” tandas Gus Yahya.
Sebagai informasi, berikut lima tokoh Nahdlatul Ulama (NU) beserta identitas banomnya yang melakukan kunjungan ke Presiden Israel:
1. Sukron Makmun (PWNU Banten)
2. Zainul Maarif (Unusia)
3. Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa)
4. Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU)
5. Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU)
PBNU Tak Akan Kerja Sama dengan Israel
Gus Yahya menyerukan, kepada seluruh kader dan juga warga Nahdliyin bahwa PBNU tidak akan melakukan hubungan kerja sama atau melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel. Kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina.
“Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak! Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada! Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan,” wanti Gus Yahya.
Gus Yahya menyebut, larangan tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat suasana dan fakta yang ada szaat ini, maka kerja sama selain bantuan terhadap rakyat Palestina menjadi suatu hal yang tidak patut.
“Kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya kekerasan, gencatan senjata, dan upaya itu kita terus lakukan. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian yang ditargetkan,” tegas Gus Yahya. (*/jnp)
