Kantamedia.com – Indonesia dan Rusia akan mengadakan latihan gabungan angkatan laut pertama mereka pada bulan November, menurut keterangan TNI Angkatan Laut di Jakarta pada Selasa (29/10). Langkah ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto, yang baru dilantik, untuk mempererat hubungan dengan Moskow.
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak berpihak dalam konflik Ukraina maupun dalam persaingan kekuatan besar antara AS dan China. Meski demikian, sesuai dengan janji pelantikannya, Prabowo berkomitmen untuk lebih aktif di panggung internasional. Pada Juli lalu, ia mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Latihan angkatan laut tersebut akan berlangsung dari 4 hingga 8 November di Laut Jawa, dekat pangkalan TNI AL di Surabaya. “Ini merupakan tonggak sejarah bagi kerja sama bilateral antara angkatan laut Indonesia dan Rusia,” ujar pernyataan resmi TNI AL yang dikutip dari AFP.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menegaskan bahwa latihan ini tidak bertujuan untuk unjuk kekuatan, melainkan untuk meningkatkan kemampuan kedua angkatan laut. Rusia akan mengirim tiga kapal korvet, satu kapal tanker, satu helikopter militer, dan satu kapal tunda.
Indonesia terus menyerukan penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Mantan Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kyiv dan Moskow sejak pecahnya perang pada Februari 2022.
Selain itu, Indonesia baru saja memulai proses untuk bergabung dengan blok BRICS, yang dipimpin oleh Rusia, Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia.
Presiden Prabowo menyatakan akan melanjutkan politik luar negeri bebas aktif, namun dengan pendekatan yang lebih aktif. Harian Kompas melaporkan bahwa Prabowo akan melakukan kunjungan ke Tiongkok, AS, Peru, Brasil, dan Inggris dalam beberapa minggu mendatang, meskipun rencana tersebut belum dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri maupun pihak istana. (*Mhu)