Kantamedia.com – Pemerintah mengumumkan akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 mendatang.
“Untuk rekrutmen ASN tahun 2023, pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Jumat (23/12/2022).
Menurut Azwar Anas, kebutuhan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023 ditujukan untuk seleksi PPPK yakni Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis, dengan proyeksinya sejumlah 424.843 formasi instansi daerah dan 93.195 formasi instansi pusat.
“Calon PPPK Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis Lainnya dengan proyeksi sejumlah 424.843 formasi Instansi Daerah dan 93.195 formasi Instansi Pusat yg merupakan pemenuhan tahun 2022,” ujarnya.
Sedangkan formasi yang dibutuhkan untuk seleksi CPNS 2023, di antaranya hakim, jaksa, dosen, agen dan tenaga teknis tertentu lainnya.
Lebih lanjut, Azwar Anas mengatakan, rekrutmen dengan indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional dengan mempertimbangkan letak geografis dan kemampuan anggaran.
“Selain itu disiapkan/dikaji terkait pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua barat serta DOB Papua,” katanya.
Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan untuk tahun 2023 juga mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh K/L dan Pemda yang sedang dilakukan penelaahan. Pada saatnya akan ditetapkan formasi dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
Sebagai informasi, Kementerian PAN-RB mencatat, saat ini jumlah ASN adalah 4.315.181 yg terdiri dari 3.956.018 PNS dan 359.163 PPPK berdasarkan data BKN per September 2022.
Sementara Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, pembukaan seleksi CPNS 2023 saat ini menunggu penyelesaian rekrutmen PPPK 2022 sebagai bahan evaluasi.
“Pokoknya yang 2023 nanti kita tunggu dulu proses yang kita selesaikan, penyelesaian tahun ini yang masih seleksi,” ujar Averrouce, Sabtu (17/12/2022) dilansir Liputan6.
“Kita akan lakukan evaluasi dan monitoring tentunya. Kita juga tentunya berbicara dengan kementerian/lembaga, pemda untuk 2023 seperti apa,” imbuh dia. (*/jnp)
