Kantamedia.com – Pemerintah akan memulai penerapan flexible work arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai H-7 Lebaran atau 24 Maret 2025.
FWA atau WFA adalah pengaturan sistem kerja yang memungkinkan pegawai untuk bisa bekerja secara fleksibel.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait penerima flexible work arrangement atau yang sebelumnya dikenal sebagai work from anywhere,” ujar Agus dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).
Menurut dia, kebijakan tersebut diharapkan bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang arus mudik Lebaran.
Dalam upaya memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan WFA untuk membantu mengurai kemacetan.
Diharapkan, WFA yang dimulai H-7 Lebaran bisa mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari-hari menjelang Idulfitri, terutama mengingat tahun ini perayaan Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan sinkronisasi jadwal libur sekolah untuk semakin mengoptimalkan distribusi arus mudik. AHY, sapaan akrabnya, menekankan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perjalanan mudik 2025 berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Sekali lagi, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah, sesuai arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadhan, khususnya Lebaran, semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” paparnya.
Ia menyampaikan, pemerintah terus memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Salah satu fokus utamanya yaitu memastikan kelancaran arus transportasi dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. (*)
