Kantamedia.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan para menteri asal partainya tak akan mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024.
Hasto menegaskan, para menteri dari PDIP akan tetap bertahan di kursinya hingga era kepresidenan Jokowi berakhir.
“Ya tentu saja (tetap di kabinet),” kata Hasto di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1) malam.
Hasto meyakinkan, para menteri PDIP akan fokus bekerja hingga akhir masa jabatan demi stabilitas politik, mengantisipasi pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam kekisruhan.
“Menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus, agar apa? Agar tidak ada instabilitas politik. Agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh,” ujarnya.
Dia tak menghendaki kemelut imbas menteri mengundurkan diri secara berjamaah seperti peristiwa yang terjadi pada era kepresidenan Soeharto 25 tahun lalu kembali terulang. Ia juga menekankan bahwa pemerintahan adalah urusan kebangsaan.
“Jadi, berpolitik ini harus melihat kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kita lihat zaman Pak Harto ketika situasi politik diwarnai dengan mundurnya secara massal menteri kemudian menciptakan instabilitas politik, terlebih ketika benih-benih gerakan mahasiswa itu sudah ada,” imbuhnya.
Politikus PDIP, Deddy Yevry Sitorus sebelumnya mengakui ada pembahasan di kalangan para menteri termasuk dari partainya untuk mengambil opsi mundur dari kabinet Jokowi jelang Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Deddy sekaligus merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang memastikan akan mundur pada waktu yang tepat.
“Kalau menteri-menteri PDIP, yang lain, juga menteri senior, yang isunya saya dengar lama sudah banyak yang mempertimbangkan atau konsultasi sesama mereka, atau dengan pihak-pihak lain apakah mereka baiknya mundur,” kata Deddy saat dihubungi, Rabu (24/1).
Namun, bagi PDIP, kata Deddy, pihaknya juga masih mempertimbangkan untuk terus bersama membantu Presiden hingga akhir masa jabatan. Menurut dia, terlepas dinamika politik yang berkembang, pemerintahan adalah urusan kebangsaan.
Deddy lebih lanjut mengakui, bahwa keputusan Mahfud untuk mundur di waktu yang tepat telah dibahas di internal partai pengusung Ganjar-Pranowo Mahfud MD. Menurut dia, Mahfud tak ingin keputusannya untuk mundur dengan meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab. (*/jnp)
