Palangka Raya, kantamedia.com – Aksi demonstrasi digelar oleh Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu di depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah, pada Kamis, (13/3/2025) pagi. Aksi yang diikuti sekitar 150-an orang itu bertujuan menolak keberadaan GRIB JAYA di wilayah Kalimantan Tengah.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian di bawah pimpinan Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi. Selanjutnya hasil dari demonstrasi ini menghasilkan tujuh orang perwakilan massa diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kabid Persidangan DPRD Kalteng, Diwung.
Dalam aksinya, massa Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyampaikan beberapa alasan penolakan mereka terhadap GRIB JAYA, di antaranya karena menilai jumlah Ormas di Kalimantan Tengah sudah terlalu banyak, sehingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok.
Kemudian, massa juga menyebut dampak positif yang diberikan GRIB JAYA juga mini bagi masyarakat setempat, serta berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran Pemprov Kalteng akibat dana pembinaan Ormas yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik.
Selain itu, keberadaan GRIB JAYA juga dianggap dapat menghambat investor yang ingin berinvestasi di Kalimantan Tengah karena rekam jejak organisasi tersebut yang kerap berkonflik di tingkat nasional.
“Kami meminta agar Gubernur dan DPRD Kalteng lebih memperhatikan Ormas lokal ketimbang Ormas luar. Apalagi rekam jejak GRIB JAYA yang kerap berkonflik dengan Ormas lain menjadi alasan utama penolakan kami,” kata Chornelis, Koordinator Humas Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu yang juga Ketua DPD KSPSI Kalteng.
Hal senada juga disampaikan Koordinator aksi, Megawati. Menurutnya, penolakan GRIB JAYA tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah, tetapi juga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. “Sebaiknya Ormas yang sudah ada dibina dan diberdayakan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum LSR-LMPT Kalteng, Agatis Ansyah, juga menegaskan bahwa sudah banyak Ormas di Kalteng yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait rekaman video yang beredar, di mana Ketua Umum GRIB JAYA, Hercules, diduga meminta GRIB JAYA Kalteng untuk mendatangi perusahaan demi mendapatkan ‘jatah paksa’.
Pada kesempatan itu, Kabag Persidangan DPRD Kalteng, Diwung, menyatakan bahwa aspirasi dari massa aksi akan ditampung dan diteruskan kepada Ketua DPRD Kalteng.
“Jika diperlukan, DPRD Kalteng akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujarnya. (rik)
