Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi, Sidang Korupsi Ujang Iskandar Berlanjut Senin Depan

Palangka Raya, Kantamedia.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya kembali menggelar sidang kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Ujang Iskandar pada Kamis (19/9/2024). Dalam sidang ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Parlindungan Krissandus, pengacara Ujang, menyampaikan tiga poin utama dalam eksepsinya. “Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, surat dakwaan seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan kabur,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Baca juga:  Bertambah 3, ICW Ungkap 15 Mantan Napi Korupsi Jadi Bacaleg DPR dan DPD

Tiga poin keberatan yang diajukan meliputi:

1. Surat dakwaan dianggap tidak sah karena tidak mencantumkan tanggal.

2. Pendampingan pemeriksaan terhadap terdakwa pada 26 Juli 2024 dinilai tidak sah.

3. Uraian konstruksi mengenai tindak pidana dalam surat dakwaan dinilai tidak jelas (obscuur libel).

Dalam nota keberatan, tim kuasa hukum juga mengajukan beberapa argumen tambahan:

1. Tidak adanya jabatan Komisaris dalam Perusahaan Daerah Perkebunan AGROTAMA MANDIRI sesuai Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2008.

Baca juga:  Kasus Penembakan Warga Desa Bangkal, Majelis Hakim Vonis 10 Bulan Kepada Terdakwa ATW

2. Pembentukan Perda merupakan tindakan kelembagaan, bukan tindakan pribadi Ujang Iskandar sebagai Bupati.

3. Jika ada masalah dengan Perda, seharusnya dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, bukan dakwaan pidana.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalteng menunjukkan tidak ada aliran dana ke Ujang Iskandar.

Berdasarkan argumentasi tersebut, tim kuasa hukum meminta majelis hakim untuk menerima eksepsi, membatalkan surat dakwaan, menghentikan perkara, membebaskan terdakwa dari tahanan, dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Baca juga:  Tuntutan 9 Tahun Penjara, Kuasa Hukum KONI Kotim Siap Tempuh Banding

Sidang yang dipimpin oleh Hakim ketua M. Ramdes bersama Hakim Anggota Erhamudin dan Muji Kartika Rahayu ini merupakan kelanjutan dari sidang pembacaan dakwaan pada 12 September 2024 lalu.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Ujang Iskandar sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (23/9/2024). (Mhu)

Bagikan berita ini

KANTAMEDIA CHANNEL

YouTube Video
Bsi