PALANGKA RAYA, Kantamedia.com – Karena Dana Desa tak kunjung turun, akhirnya Naek Marusaha, Kepala Desa (Kades) Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, bertolak ke Jakarta untuk menemui Presiden RI.
Perjuangan Naek ke Jakarta sudah 26 hari sejak tanggal 6 bulan Maret 2024, kedatanganannya ke Jakarta bukan kali ini saja, dirinya juga pernah ke Jakarta pada bulan April 2023 lalu, upaya-upaya yang dirinya tempuh juga dirasa panjang, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan anggota Dewan di Kalimantan Tengah namun juga belum membuahkan hasil.
“Selain dana desa (DD), Anggaran Dana Desa, (ADD) serta BLT tidak tersalurkan satu rupiah pun, sejak terakhir pencairan di bulan Oktober 2022,” kata Naek Marusaha saat dihubungi via WhatsApp, Senin (01/04/2024)
Naek mengungkapkan Selama tahun 2023 sampai 2024 Pemerintah Desa tidak menerima Anggaran tersebut, sehingga hak-hak warga Desa Datai Nirui tak dapat terpenuhi dengan baik.
“Masyarakat disana sangat membutuhkan anggaran tersebut, karena Dana seperti BLT sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan warga,” ucapnya.
Oleh karena itu dirinya datang ke Jakarta untuk memperjuangkan tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat desa di Datai Nirui.
Menurutnya dengan adanya Desa yang lumpuh tak beroperasi selama satu tahun lebih, namun tidak mendapatkan perhatian dari Pejabat yang terkait.
“Ini saya perjuangkan demi tegaknya rasa keadilan bagi Masyarakat Desa Datai Nirui dan dapat menjadi sebuah jaminan bagi perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ujar Naek Marusaha.
Naek juga adalah seorang mantan prajurit Kostrad Devisi 1 Batalion Linud 431/SSP Satria Setia Perkasa, datang ke Istana Negara Jakarta bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan aduan kepada Presiden Joko Widodo, karena sudah satu tahun lebih dirinya memperjuangkan hak warga dan hak Desanya.
“Saya datang ke Jakarta ini untuk Mohon Bantuan Bapak Presiden agar dapat membantu dalam menuntut Hak-hak kami sebagai warga Negara Indonesia,”harapnya.
Naek mengatakan, bahwa Desa Datai Nirui tak beroperasi sejak 2023 hingga saat ini, penyebabnya adalah tidak adanya Dana Desa yang tersalurkan sama sekali, sehingga operasional dan program-program yang telah disusun dan direncanakan tidak dapat dijalankan.
Naek Marusaha menyatakan dirinya tidak dapat memenuhi tugasnya sebagaimana amanat Undang-undang.
“Saya sebagai kepala Desa yang dipilih secara Mutlak tidak dapat memenuhi Hak masyarakat saya yang ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU 6/2014 tidak dapat terpenuhi,” jelasnya.
Naek mengungkapkan dampak dari kejadian itu banyak hak-hak masyarakat yang tak dapat terpenuhi.
“Yang berdampak juga pada Hak-hak kesehatan, hak-hak BLT, hak pelaksanaan Pembangunan Desa, Hak -hak pembinaan kemasyarakatan Desa,
Hak-hak pemberdayaan masyarakat Desa. Hak-hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Serta Hak-hak kami sebagai perangkat Desa.”tambahnya.
Naek Marusaha menegaskan, dirinya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak warganya, sebagai mantan Prajurit Naek ingin memberikan contoh kepada semua bahwa perjuangan itu tanpa batas dan tanpa akhir. (Mhu)
