Kantamedia.com – Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan tidak ingin mempermasalahkan dikotomi profesional dan orang partai untuk mengisi jabatan menteri. Sebab, tidak melulu orang partai tidak profesional sebagai menteri.
Anies menekankan, lebih penting mencari orang-orang yang kompeten untuk mengisi jabatan menteri. Itu menjadi syarat menteri yang akan direkrutnya.
“Pertanyaan ini bagus sekali. Hanya pertanyaan mengasumsikan kalau di partai berarti tidak profesional di luar partai profesional, padahal tidak selalu gitu,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan dalam acara Desak Anies di Posbloc, Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/12/2023).
“Jadi menurut saya bukan partai nonpartai, tapi kompeten atau tidak kompeten yang direkrut adalah orang-orang yang kompeten,” tegasnya.
Selain kompeten, perlu dilihat rekam jejak seseorang yang akan direkrut menjadi menteri. Jangan merekrut orang bermasalah. Syarat terakhir, orang tersebut memiliki kedekatan dengan jabatan menteri yang dipercayai.
“Orang yang kompeten, kompeten di bidangnya. Yang kedua, rekam jejaknya baik, dia bukan orang yang bermasalah. Yang ketiga, dia memiliki kedekatan dengan urusan yang akan dikerjakan,” kata Anies.
Syarat ketiga itu, ditekankan Anies, perlu dipenuhi karena bisa bermasalah di kemudian hari jika tidak kompeten. Orang yang kompeten kalau tidak pernah berpengalaman mengurus bidang di kementeriannya, bakal menimbulkan masalah.
“Orang bisa berkompeten orang bisa berintegritas tapi dia tidak pernah mengurusi itu nanti akan bermasalah,” ujar Anies.
“Tiga itu kriterianya. Baik partai nonpartai, dia adalah anak Indonesia yang punya kesempatan yang sama. Yang penting tiga persyaratannya terpenuhi, dari situ kita rekrut untuk menjadi anggota kabinet, untuk bekerja bagi rakyat Indonesia,” kata capres yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PKS itu.
Ubat Kultur Mutasi Pejabat
Selain itu, Anies Baswedan menyebut akan mengubah kultur penerimaan maupun mutasi jabatan di Indonesia. Dia menyebut jika terpilih menjadi presiden akan mengubah kultur lama menjadi meritokrasi.
Meritokrasi yakni sistem sosial di mana hasil seperti kekayaan, pekerjaan, dan kekuasaan diperoleh berdasarkan prestasi, yaitu kecerdasan dan usaha.
“Kultur itu satu saja, yaitu meritokrasi. Kita ingin merit sistem digunakan. Naik jenjang jabatan bukan karena anak ponakan atau saudara, tapi karena prinsip meritokrasi,” ujar Anies Baswedan di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (3/12/2023).
Anies menyebut, meritokrasi juga akan diberlakukan untuk kenaikan pangkat maupun jabatan di Polri, TNI, hingga ASN. Anies tak mau di masa kepemimpinannya ada unsur nepotisme dalam jabatan.
“Begitu juga di kepolisian meritokrasi, di TNI meritokrasi, di ASN meritokrasi. Begitu Meritokrasi menjadi sistem budaya maka kita tahu yamg menjadi pimpinan adalah orang-orang yang paling terseleksi di antara yang ada,” kata Anies.
Serupa dengan olimpiade, kata Anies, mereka yang dikirim untuk lomba adalah yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya agar bisa menang dan berprestasi. Begitu juga dengan jabatan, jika diisi oleh orang yang tak mumpuni, maka hasilnya tak akan memuaskan.
“Meritokrasi mengantarkan pada prestasi. Kita ingat mengirimkan anak-anak pada lomba olimpiade dunia dan anak Indonesia hebat di sana. Kenapa? Karena mereka terpilih lewat meritokrasi, mereka bukan anak-anak titipan, bukan karena anak pejabat lalu ikut olimpiade, karena mereka terbukti berprestasi, ikut olimpiade,” kata dia.
“Indonesia kalau menggunakan meritokrasi maka prestasi akan muncul satu persatu dari negeri ini,” Anies menandaskan. (*/jnp)
