Kantamedia.com – Di Indonesia suasana pemilu serupa pesta, apalagi di mata para pemilih muda, yang baru akan nyoblos untuk pertama kalinya. Ditambah lagi, di hari pemilu banyak brand yang memberi diskon besar-besaran. Mulai dari gerai makanan dan minuman, retail fashion dan aksesori, tempat wisata, supermarket, hingga bioskop dan tempat karaoke. Tahun ini bahkan akan lebih seru lagi, karena bertepatan dengan Valentine’s Day.
Syarat utama untuk dapat diskon biasanya hanya menunjukkan jari bertinta, pertanda sudah nyoblos. Namun, masalahnya, apakah para pemilih ini sudah nyoblos dengan bijak dan cerdas? Jangan-jangan semua kandidat dicoblos, atau hanya asal nyoblos saja, atau tidak ada yang dicoblos sama sekali.
Sejak dua tahun terakhir Kawula17 (sebuah inisiatif yang mengajak anak muda berpartisipasi aktif dalam pemilu) mengadakan survei secara reguler, dan kerap berdiskusi atau mengobrol langsung seputar politik dengan orang muda. Mereka menemukan banyak orang muda yang tidak terlalu paham soal politik, termasuk tentang kenapa mereka harus ikut pemilu. Namun, di sisi lain, ada sejumlah orang muda yang paham soal politik tapi memilih untuk golput.
“Kami heran, kenapa, kok, golput? Soalnya, mereka bilang, program yang diusung sama saja. Kami pikir, ah, tidak mungkin, pasti ada bedanya,” tegas Dian Irawati, co-founder Kawula17.id melalui rilisnya kepada Kantamedia.com.
Kawula17 yang konsisten memberikan edukasi tentang politik kepada orang muda berusaha agar mereka tidak golput, hingga kemudian meluncurkan Voting Advice Application (VAA) untuk membantu pemilih menentukan pilihan partai dan presiden. Seperti apa aplikasi tersebut dan sejauh mana hasilnya valid?
Remaja tak paham istilah politik
Kawula17 melakukan survei nasional setiap 3 bulan yang diikuti 400 hingga 600 responden berusia 17 hingga 44 tahun. Pada kuartal ketiga 2023, 80% responden menyatakan akan ikut nyoblos di Pemilu 2024, sementara itu sebagian kecil masih bingung akan nyoblos atau tidak, dan sebagian sangat kecil sudah yakin tidak akan nyoblos.
Di sisi lain, banyak remaja usia 17 tahun yang tidak memahami istilah seputar politik, misalnya oposisi, progresif, dan konservatif. Dian menyebutkan, ketika usia 16 tahun, seharusnya remaja sudah mendapatkan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Kenyataannya, ketika mengunjungi sekolah, ia masih sering mendapat pertanyaan yang cukup mencengangkan.
“Kenapa, sih, kita harus memilih DPR? Memangnya kita punya suara apa? Siapa yang bisa memastikan bahwa DPR itu akan selalu sesuai janji? Mereka belum melihat apa pentingnya memilih DPR. Sepertinya ada yang terputus dengan pendidikan kewarganegaraan kita, sehingga kita belum bisa mendekatkan alasan, ini, lho, kenapa kita perlu ikut pemilu,” kata Dian.
Sementara itu, bicara tentang oposisi, ia bercerita, di beberapa pemilu terakhir, calon presiden lebih menciptakan lingkungan politik tanpa oposisi. Mereka lebih bersifat merangkul dan berkoalisi.
“Sehingga, remaja 17 tahun tidak mengerti soal oposisi. Mereka berpikir bahwa oposisi itu buruk, karena pasti akan menciptakan konfrontasi setiap saat. Padahal, dalam hidup berbangsa dan bernegara ini dibutuhkan oposisi, sehingga ketika membuat sebuah kebijakan, pembuatnya bisa melihat suatu isu dari berbagai perspektif,” kata Dian, yang berlatar belakang market research.
