Kantamedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kepala daerah menyelesaikan administrasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 karena kontestasi politik serentak itu akan berlangsung sebentar lagi.
Arahan itu Jokowi sampaikan saat mengumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Garuda Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
“Yang berkaitan dengan pilkada, saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk pilkada,” kata Jokowi dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya soal anggaran, Jokowi juga meminta agar hal yang berkaitan dengan keamanan Pilkada 2024 segera dikoordinasikan dengan Forkopimda setempat.
Jika daerah ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan, Jokowi meminta agar pimpinan daerah menyampaikan hal tersebut kepada Kapolda hingga Kapolri.
“Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten, provinsi, atau daerah lain,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024. Disebutkan bahwa setiap pemda harus segera melaporkan (penyaluran pendanaan) paling lambat 10 Juli 2024.
541 Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun. Dari 541 Pemda tersebut, penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasi senilai Rp22,11 triliun. Jumlah ini terdiri dari 277 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sejumlah 518 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp8,61 triliun, sedangkan 23 Pemda belum menandatanganinya. Selanjutnya, 518 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp6,31 triliun.
Ketiga, sebanyak 387 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 miliar, sedangkan 158 Pemda belum menandatanganinya. Adapun 200 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 miliar. Rinciannya sebanyak 173 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 triliun, sedangkan 125 Pemda belum menandatanganinya. Kemudian, 251 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 triliun. Dengan rincian, 204 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 47 Pemda telah merealisasikan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.
KPU telah menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pendaftaran pasangan calon akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. (*/jnp)
