Kantamedia.com – Dewan Kehormatan Partai Golkar mengeluarkan sikap dan meminta agar isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan sejumlah kader segera dihentikan.
Sikap Dewan Kehormatan Partai Golkar itu tertuang dalam salinan surat yang diteken Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Sekretaris Anwar Arifin, dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Melansir CNN Indonesia, Ketua DPP sekaligus anggota DPR Partai Golkar, Dave Laksono membenarkan salinan surat tersebut.
Dewan Kehormatan salah satunya meminta seluruh kader di semua tingkatan saat ini tetap kompak dan solid guna menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Dengan demikian, menurut mereka, isu Munaslub harus segera dihentikan.
“Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” demikian dikutip dari salinan surat tersebut.
Dewan Kehormatan Partai Golkar total mengeluarkan lima sikap berkaitan upaya yang harus dilakukan Partai Beringin untuk menghadapi Pemilu 2024.
Selain terkait isu Munaslub, mereka meminta seluruh struktur partai mulai fokus pada persiapan Pemilu 2024 demi menaikkan perolehan suara. Untuk itu, Dewan Kehormatan meminta pengurus pusat menggelar pertemuan secara berkala dengan kader hingga tingkat daerah.
Ketiga, Dewan Kehormatan juga meminta pengurus pusat segera menyusun langkah strategis guna menghadapi Pemilu 2024. Keempat, Dewan Kehormatan meminta Golkar agar konsisten mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga selesai.
“Meminta kepada DPP Partai Golkar, agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Kelima, Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum terkait penentuan capres dan cawapres yang akan didukung partai itu.
“Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Bangsa dan Negara”. (*/jnp)
